Irlandia Utara setelah Transfer Setengah Hati Kekuasaan Kehakiman

Copyright : jawapos.com
Cuma Fondasi Menuju Fase Baru

BERAKHIR sudah hari-hari kurang tidur bagi Gerry Adams. Menyusul disepakatinya transfer kekuasaan kehakiman dan keamanan dari Inggris ke Irlandia Utara antara Sinn Fein dan Partai Uni Demokratik pada Jumat lalu (5/2), ketua Sinn Fein itu bisa kembali menikmati empuknya kasur di kediaman pribadinya di Belfast.

Maklum, nyaris dua pekan penuh Adams harus mengawal langsung negosiasi antara partainya yang mewakili kaum Katolik Irlandia Utara dan DUP yang merupakan representasi kubu Protestan di Hillsborough Castle, Hillsborough, tak jauh dari Belfast. Selama periode itu pula, dia harus rela waktu beristirahatnya berkurang banyak.

''Kalaupun sempat memejamkan mata, saya tidur di sembarang tempat. Seringnya di lantai,'' kata Adams kepada Belfast Telegraph.

Untunglah, pengorbanan Adams itu berbuah manis. Tapi, kendati kini bisa lebih tenang beristirahat, petinggi partai nasionalis yang menghendaki penyatuan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia itu sepenuhnya tahu, kesepakatan bersejarah di Hillsborough Castle tersebut tak lantas membuat semua menjadi mudah.

''Ini justru awal sebuah periode yang akan menjadi tantangan bagi siapa saja di Irlandia Utara. Ini baru fondasi menuju fase baru,'' tegasnya.

Adams benar. Tantangan pertama datang dari penanganan parade. Parade adalah tradisi unjuk kekuatan masing-masing entitas politik dan keagamaan di Irlandia Utara. Dengan berparade, mereka menunjukkan siapa yang memegang kontrol di suatu area. Selama ini parade kerap menimbulkan persoalan politik dan keamanan.

Nah, sesuai hasil kesepakatan Hillsborough, komisi khusus bentukan pemerintah hanya punya waktu dua pekan untuk merumuskan formulasi prosedur baru parade. Kalau sampai gagal, jelas itu akan menurunkan kepercayaan publik kepada hasil kesepakatan Hillsborough.

Persoalan yang lain, meski kali pertama akan memiliki menteri kehakiman sendiri, peran Inggris dalam wilayah hukum dan peradilan di Irlandia Utara tetap kentara. Seperti dilansir BBC, London akan tetap memegang kendali dalam sejumlah sektor legal. Misalnya, penanganan kejahatan serius, bea cukai, pengawasan perbatasan, dan perjanjian ekstradisi.

Sementara itu, wewenang menteri kehakiman Irlandia Utara yang mungkin bakal diduduki Ketua Partai Aliansi David Port mencakup urusan penjara, kejaksaan, pengadilan, dan forensik. Belfast juga berhak punya jaksa agung sendiri. Si menteri baru juga bakal membawahkan kepolisian negeri berpenduduk sekitar 1,6 juta yang hampir terbagi rata antara pemeluk Katolik dan Protestan itu.

Dengan kata lain, ibarat kuda, kekuasaan yang baru ini memang membuat Irlandia Utara siap berlari ke arah sebuah negara republik yang merdeka. Tapi, tetap saja Inggris ketat memegang buntut mereka. Jaksa agung Irlandia Utara, misalnya, nanti tetap menjadi subordinasi hakim agung Inggris.

Itu semua tak lepas dari berimbangnya kekuatan Sinn Fein dan DUP secara politik. DUP adalah partai unionis yang menghendaki Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Sejak Kesepakatan Jumat Agung 1998, kedua partai itu berbagi kekuasaan di badan eksekutif. DUP berhak atas posisi first minister yang kini diduduki Peter Robinson. Sedangkan kursi deputi first minister menjadi milik Sinn Fein dan sekarang dipegang Martin McGuiness.

Kekuatan yang berimbang itu pula yang menyebabkan perundingan di Hillsborough Castle berlangsung alot, bahkan nyaris deadlock. Padahal, pertaruhannya sangat besar. Seandainya kesepakatan tetap tak tercapai, London bisa membubarkan pemerintahan power sharing seperti yang mereka lakukan pada 1973. Buntutnya, negeri yang beribu kota di Belfast itu bakal tercemplung ke perang saudara baru seperti pada era The Troubles -konflik militer antara Inggris dan Tentara Republik Irlandia sebelum Kesepakatan Jumat Agung- yang menelan sekitar 3 ribu nyawa.

Pertanyaannya sekarang, dengan transfer kekuasaan setengah hati seperti itu, bakal signifikankah pengaruhnya terhadap roda perekonomian Irlandia Utara? Kalangan bisnis tetap optimistis demikian. Sebab, alih kekuasaan itu setidaknya memberikan ekspektasi bakal melahirkan kestabilan politik.

''Hal terpenting yang dapat menolong perekonomian adalah kestabilan politik,'' kata pengamat ekonomi John Simpson kepada BBC.

Senada dengan Simpson, Chief Executive NI Manufacturing Bryan Gray menyatakan, tuntasnya negosiasi transfer kekuasaan bakal membuat para politisi bisa lebih mencurahkan perhatian kepada isu riil.

''Misalnya, tentang pekerjaan yang kian sulit didapat serta melambatnya sektor manufaktur dan perekonomian secara umum,'' kata Gray. (war/ttg)